Negeri Penuh Kepalsuan

Konon, di negara kita, segala sesuatu dapat dipalsu. Obat, dipalsu. Uang, dipalsu. Beras, dipalsu. Singkat kata, semua bias dengan mudah dipalsu. Kebijakan tiket murah maskapai penerbangan, dipalsu dengan mengesampingkan kepentingan publik sebagai konsumen. Tak hanya itu, kinerja para elite bukan tak mungkin penuh kepalsuan.
Penanganan bencana kerap diwarnai kepalsuan. Prahara Porong, misalnya. Semburan Lumpur panas yang terus meluap hingga saat ini, sarat kepalsuan. Sedari awal, Pemerintah mewajibkan Lapindo untuk bertanggung jawab sepenuhnya. Realisasinya? Penuh kepalsuan. Ketika awal mula ditetapkan sebagai akibat kecerobohan pengeboran Lapindo, kini telah bergeser menjadi fenomena alam semata. Rakyat dibuat bingung dan tak berdaya menghadapi kepalsuan yang ada.
Kongkalikong eksekutif-legislatif, menambah deretan kepalsuan di negeri ini. Masih ingat kontroversi PP 37/2006 yang sempat hangat beberapa waktu lalu? PP yang memberi keistimewaan finansial bagi anggota dewan seluruh Indonesia itu memantik emosi rakyat. ‘Untungnya’, Pemerintah cepat tanggap. PP 37/2006 dianulir. Gaji rapelan yang diterima dewan harus dikembalikan. Dengan cara: dicicil. Sama juga bohong, alias penuh kepalsuan.
Kebijakan impor beras lain lagi. Karena stok beras di bulog menipis dan harga beras di pasaran kian melejit, Pemerintah melakukan impor beras. Melihat dalih yang dikemukakan, sepintas, sangat memihak rakyat. Nyatanya, hingga kini harga beras tetap saja tinggi. Harga Rp 4.300/kg, sesuai patokan Pemerintah tak pernah tercapai. Karena apa? Persoalan impoir beras kerap diwarnai muatan politis ketibang memenuhi kebutuhan pangan nasional.
Harap maklum, berhubung Pemerintah tidak jadi menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan mencabut subsidi BBM sepanjang tahun lalu (yang tentu saja bakal menimbulkan eskalasi penolakan luas), maka impor beras sejatinya merupakan ‘ide brilian’ guna memperoleh dana segar. Hal ini sama saja sebuah kepalsuan.
Di kesempatan lain, antarelite saling kelahi bahkan terbuka di media massa. Masih ingat perseteruan Yusril-Ruki beberapa tempo lalu? Sesaat setalah diperiksa, sang menteri malah balik mengancam hendak melaporkan pimpinan KPK. Seolah memiliki kartu As, sang menteri malah terlihat gugup menghadapi kasus dugaan korupsi tersebut. Setelah saling serang beberapa saat lamanya, akhirnya kasus tersebut ‘diendapkan’. Tak tanggung-tanggung, mediasi keduanya dilakukan langsung Presiden SBY.
Dua petinggi yang sebelumnya saling serang, keesokan harinya muncul di media massa saling berpelukan dan memuji satu sama lain. Jelas, rakyat telah disuguhi adegan drama penuh kepalsuan. Kepalsuan yang takkan pernah terungkap karena tertutup rapat.
Seolah berbagai rentetan bencana yang selama ini terjadi tak pernah menyadarkan Pemerintah. Bencana, baik itu alam maupun kecelakaan tr4ansportasi, hanya dipandang sebuah takdir belaka. Lebih dari itu, tidak. Padahal, sebuah bencana ditimpakan kepada kita agar lebih mawas diri di kemudian hari. Itu pun kalau kita masih berpegang teguh pada ajaran agama yang kita yakini.
Untuk mengakhiri episode kepiluan penuh bencana seperti saat ini, berbagai bentuk kepalsuan harus segera diakhiri. Pemerintah harus benar-benar memuliakan rakyatnya. Jangan sekadar beretorika seraya berperilaku teatrikal. Rakyat tidak butuh janji-janji semu penuh kepalsuan. Rakyat hanya butuh tundakan konkrit Pemerintah, yakni memuliakan rakyat. Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Semoga.

Tulisan di atas dimuat di SINDO
medio Maret 2007
nb: beri koment ya...